 |
| Foto: Toni Supit (kiri) Andi Silangen (kanan) |
SITARO - Suara gemuruh politik memenuhi udara dalam persiapan menuju Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Panggung pertarungan politik di daerah pemilihan (dapil) Nusa Utara, yang meliputi kabupaten Sangihe, Sitaro, dan Talaud, bakal menyajikan pertarungan ulang antara dua sosok utama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): dr. Fransiskus Andi Silangen, SpB. KBD dan Dr. Toni Supit, SE, MM. Keduanya siap kembali melibas jalan politik untuk memikat hati pemilih di kabupaten kepulauan Sitaro.
Walaupun jumlah pemilih di Sitaro tercatat sekitar 55.149 pemilih, yang terhitung lebih rendah dibandingkan dengan Talaud maupun Sangihe, namun jangan remehkan kontribusi berharga dari daerah penghasil pala terbesar di Indonesia Timur ini. Suara dari Nusa Utara diyakini akan membawa pengaruh signifikan dalam menentukan langkah politik PDIP dalam Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024 yang akan datang.
Tak terelakkan, hasil dari Pemilu tahun 2019 telah menggambarkan bahwa mantan Bupati Sitaro, Toni Supit, berhasil meraih suara terbanyak dalam perhelatan tersebut, melampaui prestasi caleg PDIP lainnya. Bupati yang telah menjabat selama 2 periode berturut-turut ini mampu memperoleh 24.159 suara, jauh melampaui pencapaian Andi Silangen yang hanya mampu mengumpulkan sekitar 4.000 suara pada saat itu.
Namun, pentas politik dalam periode 2019 hingga 2024 mengalami transformasi yang mencolok. Konteksnya pun berubah drastis. Salah satu perubahan utama adalah masa kepemimpinan Bupati Sitaro saat itu, Eva Sasingen, yang akan berakhir pada 25 September mendatang. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan krusial: "Apa dampak politik dari suara dokter Andi Silangen di Sitaro nanti, mengingat penjabat Bupati yang akan ditunjuk oleh Mendagri dan arah kebijakan politik yang akan diambil oleh sosok tersebut?" papar Semuel Makahinda, S.Sos, seorang pemerhati tajam dalam ranah politik, kelahiran kampung Salili, Siau Tengah.
Sem menguraikan bahwa dinamika politik di kabupaten Sitaro menjelang Pemilu Februari 2024 memiliki potensi pergeseran signifikan. Namun, mengapa? "Sebelum datangnya hari Pemilu, periode 4-5 bulan pada masa penjabat Bupati dapat menjadi momentum penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan aktivitas pemerintahan yang berkelanjutan," urai Sem, yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.
Sumber: PolitikaNews