 |
| Foto Istimewa |
Babesulut.com, LUBUK LINGGAU – Suasana silaturahmi yang diadakan oleh Pengurus dan Kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lubuklinggau di Hotel Smart pada Kamis (24/08/23) disertai dengan sorotan tajam terhadap pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh Dito Aireotedjo, salah satu Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Kordinator LSM Peko, Andi Lala, dengan tegas menyuarakan rasa kekecewaannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Menpora tersebut.
Dalam acara tersebut, Dito Aireotedjo diketahui telah mengungkapkan pandangannya bahwa perannya dan partainya tidak bergantung pada peran media. Pernyataan ini dinilai oleh banyak pihak sebagai sikap yang terlalu congkak dan tidak mendukung prinsip keterbukaan dan transparansi dalam kehidupan politik dan publik.
Andi Lala, yang menjabat sebagai Kordinator LSM Peko, mengecam pernyataan tersebut sebagai bentuk kecongkakan yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang pejabat publik. Ia menyoroti bahwa tanpa dukungan media, tidak hanya program Partai Golkar yang akan terdampak, melainkan bahkan upaya Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjangkau seluruh penjuru negeri akan terhambat.
Lebih lanjut, Andi Lala mengingatkan bahwa tokoh-tokoh penting dari Partai Golkar di masa lalu, seperti Akbar Tanjung, Yusuf Kalla, dan Abu Rizal Bakrie, tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang serupa. Pernyataan yang diutarakan oleh Dito dianggap tidak hanya mencerminkan keangkuhan seorang pejabat publik, tetapi juga mengabaikan peran penting media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
“Ketidakbijaksanaan dan kurangnya sensitivitas dalam pernyataan Dito tidak hanya menunjukkan ketidaktepatan sikap seorang pejabat publik, tetapi juga telah melukai perasaan para profesional media,” tegas Andi. Ia juga menyerukan agar seluruh media mempertimbangkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap Dito sebagai bentuk protes terhadap pernyataannya yang dianggap merendahkan peran media.
Dalam pandangan Andi Lala, seorang pejabat negara seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa fasilitas dan kenyamanan yang dinikmati oleh pejabat publik semuanya didukung oleh anggaran publik, dan oleh karena itu, sikap sombong dan angkuh seharusnya tidak diizinkan.
Kontroversi ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang harmonis antara pejabat publik, media, dan masyarakat dalam membangun sebuah negara yang transparan dan inklusif. Pernyataan Dito Aireotedjo menjadi pengingat bahwa keterbukaan dan penghargaan terhadap peran media adalah fondasi yang tak tergantikan dalam upaya menuju pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel.